Keadilan Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Prespektif Hukum Tata Negara

Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.

Editor: Abdu Fadli Ansor Dwiky S, S.H., M.H.

Rp. 80.000

Deskripsi

Pengelolaan keuangan negara sering kali dipahami sebagai urusan teknis semata—soal angka, pos anggaran, penyerapan, dan laporan pertanggungjawaban. Pemahaman demikian keliru, atau setidaknya tidak lengkap. Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan negara adalah pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Setiap rupiah yang dihimpun dan dibelanjakan negara memikul beban moral dan konstitusional, sebab uang itu berasal dari rakyat dan pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang adil. Namun ironisnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pendapatan negara yang terus bertumbuh, masih menghadapi kesenjangan yang nyata antara besarnya keuangan negara yang dikelola dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang semestinya menjadi tujuan utamanya. Kesenjangan ini bukan semata persoalan teknis anggaran, melainkan cerminan dari belum hadirnya keadilan finansial sebagai prinsip yang benar-benar mengikat dalam pengelolaan keuangan negara. Inilah yang menjadikan keadilan finansial sebagai isu konstitusional yang mendesak untuk segera dijawab oleh sistem hukum tata negara Indonesia. Negara hadir bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan rakyat yang menjadi pemilik sah dari seluruh kekayaan yang dikelola oleh negara. Ketika pengelolaan keuangan negara tidak dilandasi oleh prinsip keadilan, maka rakyat sebagai pemilik sah kekayaan negara menjadi pihak yang paling dirugikan. Keuangan negara yang dihimpun dari pajak, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan lainnya, seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang merata, dan program- program kesejahteraan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, kesenjangan antara pendapatan negara yang terus meningkat dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang masih tertinggal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya berpihak pada keadilan.